DPRD Kota Bekasi Matangkan Pembahasan RAPBD 2025

BEKASI, RJ- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan bahwa fokus pembahasan saat ini adalah aspek pendapatan, yang melibatkan laporan dari dinas-dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"RAPBD sudah on the track, RAPBD ini yang sedang dibahas berkaitan dengan pendapatan," ujar Sardi Effendi, rabu (15/11/2024).

Baca Juga

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6,4 triliun. Namun, realisasi PAD Kota Bekasi tahun 2024 yang baru mencapai sekitar 67 persen menjadi perhatian utama DPRD. Hal ini membuat pembahasan lebih lanjut mengenai pendapatan menjadi prioritas sebelum masuk ke tahap pembiayaan dan belanja.

"Sekarang baru laporan dari dinas-dinas penghasil, terkait dengan pendapatan asli daerah, sehingga perlu rapat kembali," jelasnya.

Meskipun struktur belanja dan pembiayaan untuk APBD 2025 belum ditentukan secara rinci, DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi telah sepakat untuk memprioritaskan sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

"Habis membahas pendapatan, lalu pembiayaan baru belanja," tambah Sardi.

Target pengesahan RAPBD 2025 sebagai APBD telah dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2024. Setelah disahkan, RAPBD tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. (Adv/Setwan)